Mengenal Apa Itu Hak Angket: Fungsi, Syarat, dan Cara Memperolehnya yang Wajib Diketahui Masyarakat Indonesia

 

ZONABANTEN.com- Pembicaraan mengenai hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan dalam konteks proses pemilihan umum (Pemilu) 2024. Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mendorong pengusutan dugaan kecurangan dalam Pemilu tersebut, mengajukan hak angket DPR bersama paslon 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

 

Sebagai informasi, hak angket adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh lembaga legislatif untuk mengusut atau menyelidiki suatu masalah yang dianggap penting bagi kepentingan publik. 

 

Dalam konteks Indonesia, hak angket telah menjadi instrumen yang penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan wadah bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan.

 

Meskipun hal angket kini tengah menjadi perbincangan hangat publik, rupanya sebagian masyarakat Indonesia belum mengetahui tentang mekanismenya, untuk itu dalam artikel ini Tim Zona Banten akan membahas lebih jauh mengenai topik tersebut.

 

 

Dilansir dari laman resmi DPR RI, hak angket merupakan kewenangan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berimplikasi luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. 

 

Hak angket menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR, bersama dengan hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

 

Dalam hal ini, lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi, memanggil saksi, dan meminta keterangan dari pihak terkait demi mengungkap fakta-fakta terkait masalah yang diselidiki.

 

1. Mekanisme Pengawasan

Hak angket merupakan salah satu instrumen pengawasan yang efektif bagi lembaga legislatif terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. 

 

Dengan menggunakan sistem ini lembaga legislatif dapat mengoreksi atau mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat atau merugikan kepentingan publik.

 

2. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Hak angket juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif. 

 

 

Dengan memberikan wewenang kepada lembaga legislatif untuk menyelidiki tindakan pemerintah, sistem ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

 

3. Transparansi dan Akuntabilitas Melalui proses penyelidikan yang terbuka dan transparan, hak angket dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah terhadap publik. 

 

Dengan memperlihatkan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka, hak angket membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi DPR untuk mengajukan hak angket:

 

- Pengajuan hak angket minimal harus didukung oleh 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.

- Pengajuan harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan atau pelaksanaan UU yang diselidiki beserta alasan penyelidikan.

- Pengajuan harus disetujui dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

- Keputusan mengenai hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.

 

 

 

Proses pengusulan hak angket ke DPR melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

 

1. Pengusulan disampaikan kepada pimpinan DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna kepada seluruh anggota.

2. Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut dan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan.

3. Pengusul memiliki hak untuk mengubah atau menarik usulan secara tertulis sebelum hak angket disetujui.

4. Jika jumlah pengusul tidak mencukupi, maka diperlukan penambahan pengusul atau penundaan rapat paripurna.

5. Jika dalam dua kali persidangan jumlah pengusul tidak memenuhi syarat, maka usulan hak angket tersebut gugur.

 

Hak angket DPR memiliki fungsi-fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, antara lain:

 

1. Menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3. Menyelidiki pejabat yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara.

4. Menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja komisi DPR dengan pemerintah.

 

Hak angket pertama kali diperkenalkan oleh Inggris pada abad ke-14, untuk menyelidiki penyelewengan administrasi pemerintahan. 

 

Sejarah perkembangannya mengalami perubahan hingga abad ke-20, di mana hak angket menjadi instrumen penting dalam sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

 

 

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak angket DPR, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

 

Meskipun hak angket memiliki peran yang penting dalam sistem politik, namun penggunaannya juga tidak terlepas dari kontroversi dan tantangan. 

 

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan hak angket antara lain adalah proses politisasi, pertentangan kepentingan antarfraksi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan penyelidikan.***