Network
ZONABANTEN.com – Berikan bantuan kemanusiaan, Delegasi Pemerintah Indonesia kunjungi pusat operasi tim INASAR di Antakya, Turki.
Pada 22 Februari 2023, dipimpin oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia mengunjungi pusat operasi tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) di Antakya, Provinsi Hatay, Turki.
Rombongan yang diutus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam gempa bumi di Turki.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dan Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal.
Tiba di lokasi sekitar pukul 12.53 waktu setempat, sambil berkeliling melihat tenda-tenda, mereka menyimak penjelasan dari pemimpin tim INASAR, Yopi Haryadi.
Selama menjalankan kegiatannya di sana, Menko PMK berharap tim INASAR dapat menjalankan sisa masa tugas mereka dengan baik dan menjaga kepercayaan dari dunia internasional.
“Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik untuk sisa tugas-tugas yang bersangkutan, dan terus mendapatkan dukungan dari pemerintah Turki, masyarakat Turki, dan tidak lupa karena ini merupakan bagian dari misi UN, karena itu tugas ini betul-betul sudah bisa mendapatkan kepercayaan, bukan hanya sebagai wakil Indonesia, tetapi juga wakil internasional, yaitu sebagai misi UN,” jelas Muhadjir.
Muhadjir melanjutkan, bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah mendapatkan lisensi internasional untuk medium urban search and rescue team dari PBB.
Baca Juga: Bantuan Logistik 70 Ton dari Pemerintah Indonesia untuk Korban Gempa Turki Tiba di Turkiye
Nantinya, pemerintah Indonesia akan berusaha untuk meningkatkannya ke level yang lebih tinggi.
“Ini akan kita tingkatkan menjadi heavy, dan kemarin Bapak Presiden sudah menyetujui untuk akan dilengkapi peralatan-peralatan dan kemampuan kapasitas personelnya untuk bisa kita mendapatkan lisensi untuk tingkat berat pertolongan pencarian dan penemuan kelas berat,” kata Menko PMK.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah kepada pihaknya untuk mempersiapkan alokasi anggarannya secepat mungkin, melalui kebijakan khusus dari Bendahara Umum Negara.
“Kemarin, Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya nanti supaya dibicarakan alokasi anggarannya akan ada kebijakan khusus, mungkin nanti akan diambilkan dari BUN, jadi diambilkan dari Bendahara Umum Negara karena di dalam APBN belum tercantum,” pungkasnya.***
