Network
Barulah setelah itu, Sultan Hamengkubuwono segera memerintahkan rakyat untuk membabat hutan tadi untuk mendirikan keraton.
Setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwono I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmiannya.
Dengan demikian, berdirilah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat, atau Kota Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I menetap di keraton baru, di mana persemiannya terjadi pada 7 Oktober 1756.
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari Presiden RI.
Pada 5 September 1945, presiden kembali mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa, yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut Pasa 18 UUD 1945.
Seiring dengan berkembangnya era reformasi, dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab.
Sesuai dengan UU tersebut, maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta.
