Network
ZONABANTEN.com - Banyaknya kasus atau kejanggalan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 oleh oknum nakal di lapangan, membuat Menteri Sosial Tri Risma Harini (Risma) menanggapinya dengan serius dengan turun langsung melakukan sidak.
Penyaluran bantuan dana Bansos di lapangan terindikasi kurang mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Untuk itu, Mensos bertindak tegas untuk memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi terlebih dimasa kedaruratan seperti saat ini.
Seperti diketahui, Mensos Risma intensif melakukan pengecekan di lapangan dalam penyaluran bantuan di beberapa daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos menemukan beberapa kasus dimana harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan sebagainya.
Baca Juga: Update Covid-19 Nasional Hari ini Jumat 30 Juli 2021, Data Sebaran Kasus Baru-Aktif di 34 Provinsi Indonesia
"(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani," kata Mensos Risma di Jakarta, Jumat 30 Juli 2021.
Sikap tegas tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat penerima bantuan Bansos Covid-19 mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya.
Mensos ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat.
"Kan kasihan mereka kan lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," tambah Mensos risma.
Dalam kunjungannya, Mensos bertemu dengan penerima manfaat, Risma tidak segan bertanya dengan detil semua hal yang terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
"(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani," kata Mensos Risma di Jakarta, Jumat 30 Juli 2021.
Sikap tegas tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat penerima bantuan Bansos Covid-19 mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya.
Mensos ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat.
"Kan kasihan mereka kan lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," tambah Mensos risma.
Dalam kunjungannya, Mensos bertemu dengan penerima manfaat, Risma tidak segan bertanya dengan detil semua hal yang terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Baca Juga: RSUD Tangsel Terisi 60 Pasien, Rumah Lawan Covid-19 'Longgar' Hingga 60 Persen
Dalam kesempatan seperti itu Mensos Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait.
Mensos Risma melakukan kroscek bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini dilakukan Mensos, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan.
Di sela - sela sidak yang dilakukan, Mensos tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.
"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal," kata Mensos.
Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.
Mensos juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.
Dalam kesempatan seperti itu Mensos Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait.
Mensos Risma melakukan kroscek bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini dilakukan Mensos, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan.
Di sela - sela sidak yang dilakukan, Mensos tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.
"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal," kata Mensos.
Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.
Mensos juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.
***
