Network
ZONABANTEN.com - Rencana pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penerapan PPN sembako dinilai sejumlah anggota DPD RI akan memberatkan masyarakat.
Bahkan salah seorang anggota DPD RI Riri Damayanti, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sektor barang kebutuhan pokok rakyat (sembako).
Meskipun penerapan PPN sembako baru akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Namun sejauh ini Riri menilai penerapan pajak terhadap sembako tersebut tentunya tidak akan mencapai tujuan meskipun penarikan pajak tersebut nantinya bertujuan untuk membiayai pembangunan yang diharapkam akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca Juga: Park Seo Joon Dikabarkan Bakal Gabung Marvel Cinematic Universe, Bintangi ‘The Marvels’ Bareng Brie Larson
Justru menurut Riri adanya penerapan pajak sembako, malah akan mensengsarakan masyarakat dan memperjauh ketimpangan sosial. Apalagi saat ini banyak masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang yang kesulitan karena dampak pandemi COVID-19.
"Saya tidak setuju. Janganlah, karena menurut saya sembako ini kebutuhan kita hari-hari dan yang paling membutuhkan itu orang yang menengah kebawah. Kalau sembako yang urusan perut aja mau di pajakin, ini akan menjadi persoalan nasional yang melibatkan banyak lapisan masyarakat," kata Riri di Bengkulu, Senin.
Senator dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu ini menyebut pengenaan pajak terhadap sektor sembako ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Menurutnya, pengenaan pajak sembako akan memicu kenaikan harga-harga. Sementara daya beli masyarakat sedang rendah karena kesulitan ekonomi akibat pandemi.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Saleh juga menyuarakan penolakan terhadap rencana penerapan PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan.
Saleh meminta Menteri Keuangan meninjau ulang rencana tersebut dan memikirkan jalan lain untuk menyelesaikan persoalan keuangan negara.
Baca Juga: Masih Ada Kesempatan, Pemerintah Berencana Membuka Kartu Prakerja Gelombang 18
"Saya tidak setuju. Saya minta Menteri Keuangan meninjau kembali karena kondisi saat ini sangat sulit. Kalau misalnya dikenakan lagi PPN sembako dan pendidikan akan semakin sulit," kata anggota DPR RI dari dapil Provinsi Bengkulu ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih tetap fokus memulihkan ekonomi sehingga dirinya sangat menyayangkan adanya kegaduhan di masyarakat terkait isu sembako dikenakan PPN.
"Pemerintah benar-benar menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita adalah pemulihan ekonomi dari sisi 'demand side' dan 'supply side'," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, di Jakarta, pada hari Kamis, 10 Juni 2021.
Dia juga menjelaskan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.
Selain itu menurutnya, draf RUU KUP bocor dan terbaca publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi "kikuk".***
