Network
ZONABANTEN.com - Menyikapi adanya kebijakan impor beras dari pemerintah, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan dalam pesan tertulisnya di Jakarta pada hari Kamis, 25 Maret 2021.
Bahwa adanya kebijakan impor beras dari pemerintah memang dapat memenuhi kebutuhaualitas maupun harga tetapi jangan sampai mengorbankan petani di dalam negeri.
"Kedua kepentingan tersebut harus diakomodasi secara adil. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis, hingga aspek sosial," kata Mardani melalui pesan tertulisnya.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pertanian padi di Indonesia sebenarnya sudah menghasilkan alur yang nisbi tetap, yaitu panen raya pada Februari hingga Mei, panen gadu saat kemarau pada Juni hingga September dan paceklik pada Oktober hingga Januari.
Sementara data produksi beras memperlihatkan angka surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari hingga April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang mencapai 11,46 juta ton.
Selanjutnya Mardani juga mengatakan bahwa pada tahun 2018 pemerintah mengimpor beras 1,785 juta ton yang masih tersisa 106.642 ton di mana Bulog menyatakan sudah turun mutunya.
Baca Juga: TERBARU Kode Redeem Free Fire Gratis 25 Maret 2021 Singapore Region, Buruan Sedot Gan!
"Impor bukan solusi mengatasi persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Saat panen, seharusnya distribusi diperkuat sehingga stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit," tutur-nya.
Selain itu Mardani juga mengatakan bahwa dalam kebijakan impor beras diperlukan adanya audit produksi, konsumsi, hingga kebutuhan yang dilakukan secara transparan setiap tahun diiringi dengan evaluasi kebijakan.
