ZONABANTEN.com – “Harta, wanita dan sepeda”, itu guyonan yang kini ramai di masyarakat terkait dengan makin banyaknya goweser lalu lalang di jalanan. Quote tadi sebetulnya mengungkapkan bahwa bersepeda kini sudah menjadi gaya hidup. Orang yang kini bersepeda, masuk dalam kalangan orang “terpandang”.
Namun sayangnya, tren (punya) sepeda di masyarakat tidak diimbangi dengan regulasi yang baik dari pemerintah. Goweser yang kini banyak ditemukan di berbagai sudut jalan - terutama di kota-kota besar di Indonesia - membuat peneliti transportasi angkat bicara.
Baca Juga: Harga HP Oppo Terbaru A3s, A5 2020, A52, A92 dan Spesifikasinya Mulai 1,6 Jutaan
Seperti dikutip dari Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 30 Juni 2020, Rian Wicaksana, Transport Associate dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menyebut fenomena ini sebagai peluang sekaligus ancaman bagi masyarakat.
"Sebenarnya, ini bisa jadi sebuah opportunity (kesempatan) dan menjadi ancaman juga buat kita," ujar Rian.
Menurutnya, ancaman bisa muncul jika tak ada upaya untuk menjadikan fenomena ini sesuatu yang berkelanjutan.
Artikel ini sebelumnya sudah dimuat dengan di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Marak Pesepeda Kala Pandemi, Peneliti Transportasi: Bisa Jadi Ancaman Jika Tak Disokong Regulasi
"Ancamannya itu, jika momentum ini tidak dijaga. Misalkan tidak didukung dengan regulasi yang baik dari pemerintah. Pengguna kendaraan bermotor akan semakin brutal di jalan," terangnya.
Ia mencontohkan dengan seorang pengguna sepeda baru yang melintasi ke jalan raya. Ketika mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, otomatis masyarakat cenderung takut untuk bersepeda.
"Sepanjang Covid-19 kan mereka mencoba sepeda baru, terus ada motor yang tingkahnya kadang-kadang membahayakan keselamatan pesepeda ini," tutur Rian.
Baca Juga: Update 1 Juli 2020, Harga Emas Antam Di Pegadaian 935 Ribu Per Gram
"Ke depannya, mau tidak mau (orang bersepeda) akan berkurang juga kan, kalau misalkan seperti itu," kata Rian menyimpulkan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan tren bersepeda itu menjadi sesuatu yang bernilai lewat jaminan keselamatan bagi pesepeda.
"Misalkan didorong oleh regulasi pemerintah, didorong oleh masyarakat juga, tentu ini akan menjadi tren yang baik ke depannya," tegas Rian.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Bawaslu Tangsel Temukan Tiga Kasus Dugaan Ketidaknetralan ASN
Sementara itu, Carlos Nemesis dari Urban Planning Associate ITDP menambahkan, bersepeda bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan kemacetan di kota.
Penyediaan fasilitas bagi pesepeda seperti jalur sepeda dinilai jauh lebih murah daripada pembangunan sarana prasarana transportasi lainnya.
Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan langkah ini di tengah anjloknya pendapatan daerah yang berpengaruh pada anggaran.
Baca Juga: Update Kasus Corona Global 10,4 Juta, Total Positif Covid-19 di RI 30 Juni 2020 56.385 orang
"Sebenarnya ketika bicara penyediaan fasilitas untuk sepeda, mahal atau tidak, jawabannya murah, sangat murah," ungkap Carlos.
DKI Jakarta dan Kota Bandung, menurut Carlos, bisa dijadikan contoh bagi pemerintah lain. Bandung sedang berupaya menyediakan fasilitas pesepeda lewat komunitas.
"Jadi, melibatkan komunitas-komunitas pesepeda yang kecil, bahkan sesederhana hanya membuat piloks ataupun garis-garis tetapi didampingi dinas setempat," sambungnya.
Pemberian marka untuk jalur sepeda bisa cukup berpengaruh terhadap perilaku pengendara motor dan mobil sehingga lebih waspada kepada pesepeda.*** (Mahbub Ridho Maulaa)