Network
ZONABANTEN.com - Dewan Penasihat Kesehatan Suara Yahudi atau The Jewish Voice for Peace Health Advisory Council (JVP-HAC), yang merupakan sebuah jaringan anggota JVP yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk dokter, perawat, serta tenaga medis lainnya, mendukung laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty International soal tudingan praktik apartheid Israel terhadap Palestina.
Seperti yang dilansir dari Mondoweiss, Amnesty International telah mengeluarkan sebuah laporan yang menuding Israel telah melakukan pelanggaran hak-hak kemanusiaan terhadap warga Palestina pada Selasa, 1 Februari 2022 lalu.
Bentuk pelanggaran tersebut di antaranya, perampasan besar-besaran tanah dan properti warga Palestina, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan gerakan drastis, dan penolakan kewarganegaraan kepada orang Palestina.
Di samping itu, layanan kesehatan yang tidak seimbang bagi warga Palestina menjadi perhatian JVP-HAC, sehingga mereka berdiri bersama Amnesty International dalam mengutuk sistem apartheid Israel dan penolakan hak-hak dasar warga Palestina.
Baca Juga: Amnesty International Klaim Israel Lakukan Politik Apartheid pada Warga Palestina
Selain JVP-HAC yang mendukung laporan Amnesty International, sebelumnya Liga Arab dan OKI juga menyambut baik laporan tersebut.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Kairo, Mesir, pada Kamis, 3 Februari 2022 lalu, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina dan Wilayah Pendudukan Arab, Dr. Saeed Abu Ali mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan dokumen hukum internasional yang penting.
Dr. Saeed Abu Ali juga menambahkan laporan Amnesty International itu datang di waktu yang mendesak dan kritis, mengingat semakin meningkatnya frekuensi kejahatan kemanusiaan yang dialami warga Palestina.
Kemudian baru-baru ini, Kairos Palestine (KP), yang merupakan gerakan non-kekerasan ekumenis Kristen Palestina yang paling luas, juga menyampaikan rasa terima kasih pada Amnesty International atas keberanian mereka dalam mendokumentasikan bahwa tindakan Israel terhadap Palestina merupakan apartheid di bawah hukum internasional.***
