Network
ZONABANTEN.com — Presiden Amerika Serikat Joe Biden, telah memberhentikan beberapa rencana pendahulunya yang sedang berlangsung. Salah satu rencana yang diberhentikan adalah untuk mendirikan Taman Nasional Pahlawan Amerika.
Dalam perintah eksekutifnya sendiri, Biden menghapus gugus tugas yang dibentuk Trump untuk membuat monumen baru tersebut. Pembuatan taman ini diusulkan mantan presiden tahun lalu.
Pada awalnya, taman Itu akan menjadi tempat bagi pahatan puluhan tokoh sejarah Amerika. Termasuk di antaranya adalah presiden, atlet, dan ikon budaya pop.
Taman tersebut dibayangkan oleh Trump sebagai taman luar ruangan yang luas yang akan menampilkan patung-patung orang Amerika terhebat yang pernah hidup.
Baca Juga: Erdogan dan Putin Bertemu Bahas Upaya Tindakan Internasional Pada Israel
Trump sendiri menyusun daftar lebih dari 30 orang yang dibuatkan patung di taman tersebut.
Di antaranya: Davy Crockett, Billy Graham, Whitney Houston, Harriet Tubman dan Antonin Scalia. Namun, sejauh ini tidak ada situs yang dipilih dan taman itu tidak pernah didanai oleh Kongres.
"Kita akan membesarkan generasi patriot Amerika berikutnya," ujar Trump dalam pidatonya Juli 2020 lalu di Mount Rushmore. Pada tempat itu juga dia mengumumkan idenya membangun taman tersebut.
“Kita akan menulis bab mendebarkan berikutnya dari petualangan Amerika. Dan Kita akan mengajari anak-anak Kita agar mereka tahu bahwa mereka hidup di tanah legenda, bahwa tidak ada yang dapat menghentikan mereka, dan bahwa tidak ada yang dapat menahan mereka. ”
Baca Juga: Korlantas Polri Siagakan 109 Posko Penyekatan, Perketat Arus Balik Lebaran 2021
Perintah eksekutif Trump yang mendirikan taman tersebut juga menyatakan bahwa prioritas harus diberikan pada monumen kepada mantan presiden, individu dan acara yang berkaitan dengan penemuan Amerika Utara oleh bangsa Eropa, pendirian Amerika Serikat, dan penghapusan perbudakan.
"Tidak seorang pun akan menjalani kehidupan yang sempurna, tetapi semua akan berharga untuk dihormati, diingat, dan dipelajari," adalah salah satu kalimat dari perintah yang sekarang dibatalkan itu.
Selain itu Biden juga mencabut perintah Trump yang lain. Pada Mei 2020, Trump memerintahkan Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal untuk menyelidiki beberapa perusahaan media sosial.
Baca Juga: Kutuk Keras Penyerangan Israel, GRIB Tangsel Dorong Pemerintah Diplomasikan Kekejaman Atas Palestina
Penyelidikan ini diajukan karena mereka dituduh melabeli atau menghapus postingan atau seluruh akun yang diklaim Trump sebagai pembatasan kebebasan berbicara. Perintah itu datang sebelum Trump sendiri dihapus dari platform seperti Twitter dan Facebook setelah pemberontakan 6 Januari di Capitol.
Biden juga mengakhiri perintah Trump pada Desember 2020 untuk mencap semua bantuan luar negeri AS dengan sebuah logo yang mewujudkan nilai-nilai dan kemurahan hati rakyat Amerika.
Perintah lain yang juga dicabut adalah perintah Trump bulan Juni 2020 yang menyerukan pemerintah federal untuk "menuntut sejauh yang diizinkan berdasarkan hukum Federal" atas tindakan vandalisme dan perusakan patung di properti federal.
Perintah itu datang sebagai tanggapan atas perusakan patung, terutama yang menghormati tokoh pihak Confederacy, selama protes nasional terhadap ketidakadilan rasial menyusul pembunuhan George Floyd saat berada dalam tahanan polisi.
Baca Juga: Gerakan Pemuda Palestina di AS Pertanyakan Israel Selalu Dikecualikan dalam Pelanggaran HAM
Biden juga membidik proklamasi Trump yang mengharuskan imigran untuk membuktikan bahwa mereka akan dilindungi oleh rencana asuransi kesehatan tertentu dalam waktu 30 hari setelah memasuki AS atau membuktikan bahwa mereka dapat menutupi biaya medis.
“Pemerintahan saya berkomitmen untuk memperluas akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,” ujar Biden saat mencabut proklamasi itu.
“Kita dapat mencapai tujuan itu, namun, tanpa menghalangi masuknya warga non-warga negara yang berusaha untuk berimigrasi secara sah ke negara ini tetapi yang tidak memiliki sarana keuangan yang signifikan atau belum membeli perlindungan asuransi kesehatan dari daftar terbatas rencana asuransi yang memenuhi syarat.” ujar Biden menambahkan.**
