Network
Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI: Selamatkan Al Aqsa, Hentikan Teror Israel
Melansir dari REUTERS, satu narasumber dari pihak industri mengatakan perusahaan AS akan berusaha agar keringanan biaya hak paten yang disepakati dapat seminimal mungkin.
Analis Robert W. Baird, Brian Skorney, mengatakan dia yakin diskusi peringanan itu hanya sebuah langkah angkuh oleh pemerintahan Biden dan tidak akan memulai perubahan besar dalam undang-undang paten.
"Saya skeptis bahwa ini akan memiliki dampak jangka panjang yang lebih luas di seluruh industri," ujar Brian.
Amerika Serikat dan beberapa negara lain sebelumnya memblokir negosiasi di WTO tentang proposal yang dipimpin oleh India dan Afrika Selatan. Negosiasi itu ditujukan untuk mengesampingkan perlindungan atas beberapa paten dan teknologi serta meningkatkan produksi vaksin di negara berkembang.
Baca Juga: Pengirimannya Tertunda, Media Korea Utara Sebut Vaksin COVID-19 Bukan Obat Mujarab
Kritikus peringanan mengatakan memproduksi vaksin COVID-19 itu rumit dan menyiapkan produksi di fasilitas baru akan mengalihkan sumber daya dari upaya untuk meningkatkan produksi di lokasi yang ada. Mereka mengatakan bahwa perusahaan farmasi di negara kaya dan berkembang telah mencapai lebih dari 200 perjanjian transfer teknologi untuk memperluas pengiriman vaksin COVID-19.
Pemerintah AS menggelontorkan miliaran dolar untuk penelitian dan pembelian sebelumnya untuk vaksin COVID-19 tahun lalu ketika suntikan vaksin itu masih dalam tahap awal pengembangan. Pada saat itu, masih belum jelas vaksin mana yang akan terbukti aman dan efektif untuk melindungi dari serangan virus.
“Peringanan paten semacam itu sama dengan pengambilalihan properti perusahaan farmasi yang inovasi dan investasi finansialnya memungkinkan pengembangan vaksin COVID-19 pada tahap pertama." ujar Amesh Adalja, pakar senior di Johns Hopkins Center for Health Security mengutip dari REUTERS.
Baca Juga: Memanas ! Warga Palestina Menolak Penggusuran Wilayah Sheikh Jarrah Yerusalem Timur oleh Israel
