Network
ZONABANTEN.com – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, membela larangan bepergian terkait negara India dan hukuman pidana yang diberlakukan pemerintah bagi siapa saja yang melanggarnya.
Larangan tersebut berlaku hingga setidaknya 15 Mei dan membawa ancaman sanksi pidana, termasuk lima tahun penjara dan denda hingga $ 66.000 bagi orang-orang yang mencoba untuk kembali.
Sebelumnya, larangan ini menuai banyak kritikan. Beberapa pihak menggambarkannya sebagai tindakan tidak bermoral, dan yang lain mempertanyakan legalitas pelarangan warga negara untuk pulang.
Dalam sebuah surat yang dikirim ke Menteri Kesehatan Australia, Kepala Petugas Medis Paul Kelly mengakui larangan itu dapat menyebabkan kematian warga Australia di India dalam skenario terburuknya.
Sementara itu, Morrison mengatakan keputusan tersebut dia yakini akan "melindungi Australia dari gelombang ketiga".
Baca Juga: Co-founder Microsoft, Bill Gates Umumkan Perceraian Usai 27 Tahun Menikah, Pembagian Aset Jadi Sorotan
Ia juga mengatakan bahwa dia pikir tidak mungkin ada orang yang benar-benar dituntut atau didenda di bawah larangan tersebut.
"Saya pikir itu akan menjadi keadaan yang sangat kecil yang akan membuat mereka dikenakan hukuman. Saya tidak ingin melihat mereka dipaksakan di mana pun karena saya tidak ingin melihat orang-orang melanggar aturan,” katanya seperti dikutip ZONABANTEN.com dari ABC News.
"Jika semua orang bekerja sama, maka kita bisa mendapatkan posisi yang lebih kuat dan itu berarti kita bisa memulai penerbangan pemulangan itu lagi," lanjutnya.
Morrison juga mengatakan dia yakin penerbangan repatriasi dari India akan dimulai lagi setelah 15 Mei.
Menteri Luar Negeri Sementara, Penny Wong mempertanyakan mengapa pemerintah memberlakukan hukuman jika tidak ada niat untuk menegakkannya.
"Jika tidak ada kemungkinan hukuman ini diberlakukan, apakah satu-satunya alasan Anda mengumumkannya untuk mendapatkan tajuk utama yang keras yang kini meledak di depan Anda? Itu bukan cara untuk menangani pandemi global ini," katanya.
Baca Juga: Akan Hadiri KTT Dialog Shangri-La di Singapura, Menhan Lloyd Austin : AS Perlu Bersiap Hadapi Konflik
Selama 24 jam terakhir India mencatat 368.147 kasus baru, dengan jumlah kematian meningkat 3.417 menjadi total 218.959.
Pusat Hukum Hak Asasi Manusia Australia mengatakan pihaknya secara aktif mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum terhadap larangan tersebut, setelah didekati oleh sejumlah warga Australia yang terjebak di luar negeri.
"Ada pertanyaan serius seputar apakah larangan ini sah menurut hukum Australia," kata direktur eksekutif pusat itu, Hugh de Kretser.
"Alih-alih membantu warga Australia yang bermasalah di luar negeri di India, pemerintah malah mengabaikan, dan lebih buruk lagi, mengkriminalisasi mereka," ujarnya.***
