ZONABANTEN.com - Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, meminta politisi Amerika Serikat (AS) untuk berhenti menjadikan negaranya sebagai topik pembicaraan. Wang mengemukakan hal tersebut terkait laporan dari Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Partai Demokrat di Kongres AS yang mengindikasikan, bahwa pemerintah China dan entitas yang terkait dengan Beijing telah mengeluarkan lebih dari 5,5 juta dolar AS untuk properti yang dimiliki oleh Donald Trump selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.
“Saya tidak tahu tentang klaim tersebut,” kata Wang kepada media di Beijing, dikutip dari ANTARA pada Sabtu, 6 Januari 2024.
Laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah China merupakan pembayaran terbesar di antara 20 negara yang totalnya mencapai 7,8 juta dolar AS untuk bisnis dan properti yang dimiliki oleh Trump selama masa kepresidenannya.
Baca Juga: Force Majeure Jadi Alasan Banyak Konser dan Acara Yang Dibatalkan di China
Pembayaran tersebut ditujukan untuk mendukung hotel-hotel Trump di Washington DC, New York, dan Las Vegas.
Partai Demokrat telah mengungkap dokumen yang didapat dari bekas firma akuntan Trump bernama Mazars USA, menimbulkan dugaan kemungkinan adanya usaha mempengaruhi Trump melalui perusahaan-perusahaannya selama masa kepemimpinannya di Gedung Putih.
Sebagai contoh, Partai Demokrat menyoroti bahwa Trump menolak untuk memberlakukan sanksi terhadap Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), bank yang dimiliki oleh pemerintah China dan juga merupakan penyewa properti di Trump Tower di New York.
Pada 2016, Departemen Kehakiman AS menuduh bank tersebut bersekongkol dengan bank Korea Utara guna menghindari sanksi AS.
Namun setelah menjabat, Trump tidak memberlakukan sanksi terhadap ICBC meskipun ada seruan dari anggota Kongres dari Partai Republik untuk "menerapkan tekanan finansial dan diplomatik secara maksimal" kepada bank-bank China yang melakukan bisnis dengan Korea Utara, seperti yang diuraikan oleh Komisi Pengawas Parlemen dari Partai Demokrat.
Trump menolak melepaskan aset dan properti perusahaan sebelum menjabat sehingga ia masih bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai bisnisnya.
Negara lain yang tercantum dalam laporan tersebut adalah Arab Saudi yang mengeluarkan 600 ribu dolar AS untuk pembelian properti yang dimiliki oleh Trump selama masa kepresidenannya.
Pembayaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, saat negara tersebut menandatangani perjanjian senjata dengan pemerintahan Trump.
Pemerintahan Trump menyetujui perjanjian senjata senilai lebih dari 100 miliar dolar AS yang menuai kontroversi karena kekhawatiran akan korban sipil akibat intervensi militer Arab Saudi di Yaman.***