Network
ZONABANTEN.com – Pelepasan 200 juta nyamuk Aedes aegypti ber-wolbachia yang digagas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ditolak Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Indah Rusmiati.
Menurutnya, penyebaran nyamuk ber-wolbachia ini akan mengganggu semua sektor di Indonesia, khususnya sektor pariwisata. Langkah tersebut dinilai akan meruntuhkan harapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang sedang berupaya meningkatkan jumlah wisatawan di daerah ini.
“Tentunya uji coba pelepasan nyamuk wolbachia ini akan merembet ke semua sektor, terutama pariwisata. Bukan hanya di Bali, tapi juga di Provinsi Banten,” katanya.
Indah menuturkan, pelepasan nyamuk ber-wolbachia ini telah menimbulkan kecemasan di berbagai kalangan. Program yang diinisiasi relawan asal Australia itu dinilai akan berdampak negatif bagi Indonesia sehingga dia sangat menolaknya.
Baca Juga: Pemprov Banten Bakal Bangun Ruas Jalan ke Ujung Kulon, Siap Gelontorkan Dana Rp90 Miliar
“Bila dibiarkan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung wolbachia ditebar di Bali, maka jumlah nyamuk Culex akan langsung meningkat. Pandemi yang akan datang awalnya justru akan terjadi di Bali karena pandemi akan datang bukanlah demam berdarah tapi pandemi Japanese Encephalitis Culex. Dan jika pariwisata di Bali runtuh, ini akan merembet ke Banten dan akan meluas secara nasional,” tuturnya.
Menurut Indah, pelepasan nyamuk ber-wolbachia ini hanya bertujuan untuk melindungi wisatawan Australia dari Demam Berdarah Dengue (DBD) saat berlibur di Bali. Dia mengatakan, jumlah kasus DBD di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga program itu tidak perlu dilakukan.
“Penolakan terhadap program wolbachia karena di balik itu telah berdampak buruk. Contohnya di Srilanka dan Kolombia. Ada kegagalan metode wolbachia di beberapa negara, itulah yang akhirnya muncul banyak gerakan penolakan,” ujarnya.
Indah menambahkan, program ini telah ditolak sejumlah kalangan termasuk Profesor Richard, Profesor Suryadarma, Profesor Yuda, dan Siti Fadilah Supari yang pernah menjabat sebagai Menkes RI. Oleh karena itu, penolakan ini dilakukan bukan tanpa alasan yang jelas.
Baca Juga: Geopark Ujung Kulon di Provinsi Banten Ditetapkan sebagai Taman Bumi oleh Menteri ESDM
