Network
ZONABANTEN.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp6,47 miliar atau hampir Rp6,5 miliar berkat keberhasilan Pemkab Tangerang dalam menurunkan angka stunting di daerahnya. Insentif fiskal adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah dengan pencapaian tertentu.
Penjabat (Pj.) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, berterima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Ma’ruf Amin, yang memberikan insentif fiskal kepada Pemkab Tangerang sebagai penghargaan.
“Alhamdulillah Pemkab Tangerang hari ini mendapatkan hampir Rp6,5 miliar melalui insentif fiskal kategori penurunan stunting,” katanya usai mengikuti rapat koordinasi nasional di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jumat, 6 Oktober 2023.
Dalam 2 tahun terakhir, prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari 23,3 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen pada 2022. Pencapaian ini berkontribusi terhadap target penurunan prevalensi stunting skala nasional.
Baca Juga: Dampak El Nino di Kabupaten Tangerang Semakin Luas, 16 Kecamatan Dilanda Krisis Air Bersih
Andi mengatakan, insentif fiskal sebesar Rp6,47 miliar yang diperoleh Pemkab Tangerang adalah hasil kerja sama dan kerja keras berbagai stakeholder di Kabupaten Tangerang dalam menurunkan angka stunting.
Andi menambahkan, Pemkab Tangerang akan terus berupaya mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Tangerang. Penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah pemacu Pemkab Tangerang untuk lebih giat bekerja, karena tantangan selanjutnya lebih kompleks dan berat.
“Sebagaimana arahan dari Bapak Wakil Presiden, bahwa terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan stunting ke depan, yaitu keterbatasan waktu, besarnya target, dan tahun politik,” ujarnya.
Andi menegaskan, Pemkab Tangerang akan tetap memprioritaskan program penurunan angka stunting sepanjang tahun politik dan saat masa transisi pemerintahan. Sesuai dengan arahan Ma’ruf Amin yang meminta para pemerintah daerah (pemda) untuk fokus pada persoalan tersebut.
