Network
ZONABANTEN.com - Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sigit Sungkono mengaku mendapatkan informasi terbaru, setelah berdiskusi dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
"Kemarin saya sudah bertemu dengan Kepala Disperkimta, Kepala Bidang Pengadaan Tanah di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangsel. Dari sana (Disperkimta), saya mendapatkan informasi terbaru. Baik soal kajian, pembebasan lahannya, harga, hingga rekomendasi dari Dinas Pendidikan (Dindik)," kata Sigit saat ditemui Zonabanten.com (Pikiran-Rakyat Media Network), Jumat 28 Agustus 2020.
Dalam keterangan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Tanah Rizqiyah, Sigit mengungkapkan bahwa, SMPN 24 akan dibangun diatas lahan seluas 9.425 m2, dengan harga pembebasan Rp.2,888 juta per meternya.
Baca Juga: Update Corona DKI Jakarta 28 Agustus 2020, Kasus Positif Tambah 869, Sembuh 881 Orang
"Informasi dari Bu Rizqi, lahannya 9.425 meter persegi. Harga pembebasannya, Rp2.888.000 per meter. Rekomendasi dari Dindik tertanggal 20 September 2019, dan balik nama Akta Jual Beli ke sertifikat atas nama Ibu Jawiyah itu tanggal 28 Oktober 2019. Jadi dari rekomendasi hingga menjadi sertifikat itu yang saya duga, ada persekongkolan jahat. Menurut saya, oknum Dindik 'berbisik' kepada oknum calo, agar AJB segera dirubah menjadi sertifikat, sambil rekomendasi itu masuk ke Disperkimta," tegas Sigit.
Diberitakan sebelumnya, soal dugaan mark up yang diberitakan sebelumnya, Rizqiyah mengungkapkan harga telah sesuai dengan kajian pengadaan barang dan jasa. Dalam pembebasan yang dilakukan, pihaknya mengaku pembelian lahan dari Jawiyah, dan bukan dari ahli waris.
Baca Juga: Sebaran Kasus Baru Corona di 34 Provinsi, Hari Ini Jum'at 28 Agustus 2020
"Kami tidak pernah berhubungan dengan ahli waris. Soal harga, kami berkomunikasi dengan Ibu Jawiyah. Jadi sudah clear. Harga yang kami bayarkan ada dikisaran Rp.2juta-Rp.2,5juta per meter. Harga pastinya kurang patut kalo saya sebutkan. Jadi apa yang ditudingkan LIRA, tidaklah benar. Tidak ada mark up, semuanya terbuka," kata Rizqiyah beberapa waktu lalu.
"FS itu dari Dindikbud. Kami itu membebaskan lahan, sesuai dengan yang punya kebutuhan. Soal banjir, kami tidak mengerti. Untuk pembebasan lahan, pokok utamanya adalah tidak bersengketa, dan memiliki dokumen yang jelas. Jadi kalau lahan itu rawan banjir, atau bagaimana, ya semua ada Dindikbud. Karena usulan dari mereka," tambah Rizqiyah.***
