Network
ZONABANTEN.com – Ratusan honorer Kota Serang sedang bersiap untuk berangkat ke Jakarta guna menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR RI dan KemenPAN RB.
Ratusan honorer Kota Serang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib mereka yang berada di ujung tanduk.
Dalam apel akbar yang digelar pada 2 Agustus 2023, honorer Kota Serang bahkan meminta dukungan Pemkot Serang.
Achmad Herwandi, Ketua Forum Honorer Kota Serang, mengatakan bahwa apel itu digelar untuk menunjukkan keseriusan honorer Kota Serang dalam memperjuangkan nasib mereka.
“Ini bentuk keseriusan kami sebagai tenaga non ASN terhadap nasib kami ke depan. Terkhusus dengan adanya rencana pemerintah yang akan menghapusa tenaga honorer,” katanya.
Baca Juga: Dilanda Krisis Air Bersih, Pemkab Serang Diminta Serahkan PDAM Tirta Albantani ke Pemkot Serang
Achmad menyampaikan bahwa honorer Kota Serang membawa sejumlah tuntutan untuk KemenPAN RB dan DPR RI.
Di antaranya menuntut Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan dan mengesahkan peraturan mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN.
“Tuntutan lainnya, mendesak untuk merevisi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Termasuk menuntut untuk merevisi peraturan tersebut, dan pengesahan rancangan undang-undang perubahan tentang Aparatur Sipil Negara yang masuk dalam program legislasi nasional,” ujar Achmad.
Ia menyampaikan bahwa ada sekitar tujuh ratus honorer Kota Serang yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa.
Achmad memastikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut akan berjalan damai. Pihaknya tidak akan bertindak anarkis, sesuai arahan Wali Kota Serang.
Baca Juga: Sejumlah Desa di Kabupaten Serang Ditinggal Kadesnya, Ada yang Meninggal hingga Nyaleg
“Tentu kami akan tertib. Jumlah massa diperkirakan sekitar 7.000 se-Indonesia, sedangkan jumlah tenaga non ASN mencapai 35.000, kalau Kota Serang 700,” katanya.
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Bawa Sejumlah Tuntutan, Ribuan Honorer Banten Siap Berangkat ke Jakarta.
Menurut Achmad, pihaknya berhak melakukan aksi unjuk rasa tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD tahun 1945.
“Yang mengamanatkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi,” ujarnya.
Syafrudin selaku Wali Kota Serang menyatakan bahwa Pemkot Serang menolak penghapusan honorer. Pihaknya akan mempertahankan honorer di Kota Serang meskipun Pemerintah Pusat ingin menghapus honorer.
Baca Juga: Antisipasi Dampak El Nino, 1.000 Hektar Lahan di Kabupaten Serang akan Ditanami Padi Lebih Cepat
“Saya tetap konsisten dengan pernyataan tahun lalu, Pemkot Serang menolak penghapusan tenaga honorer apabila tidak dibarengi dengan solusi terkait masalah yang ditimbulkan. Pemkot Serang meminta solusi, dan solusi itu adalah mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK,” katanya.
“Keberadaan tenaga honorer di Kota Serang masih sangat dibutuhkan untuk menunjang jalannya pembangunan dan pelayanan publik di pemerintahan Kota Serang. Honorer jangan takut karena kami masih butuh tenaga honorer dan tidak akan dihapus,” sambungnya.*** (KabarBanten.com/Rizki Putri)
