Dukung Pembentukan Tim Investigasi PPDB Banten, Mantan Rektor Untirta: Pelanggar Harus Kena Sanksi

- 20 Juli 2023, 13:07 WIB
Sejumlah mahasiswa yang mendesak Pemprov Banten untuk membentuk tim investigasi pengungkap dugaan kecurangan dalam PPDB 2023 di Banten. Hal ini pun didukung mantan rektor Untirta.
Sejumlah mahasiswa yang mendesak Pemprov Banten untuk membentuk tim investigasi pengungkap dugaan kecurangan dalam PPDB 2023 di Banten. Hal ini pun didukung mantan rektor Untirta. /Kabar Banten/Irfan Muntaha

ZONABANTEN.com – Soleh Hidayat, mantan rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), mendukung pembentukan tim investigasi khusus yang bertugas mengungkap dugaan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di Provinsi Banten.

“Saya setuju ada tim yang melakukan penyelidikan terhadap kondisi ini,” kata Soleh, dilansir dari Kabar Banten pada 20 Juli 2023.

Soleh mengatakan bahwa oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam PPDB tahun 2023 di Provinsi Banten harus dikenakan sanksi.

“Kalau ada pelanggaran saya rasa harus diberikan sanksi. Saya setuju kalau ada tim itu, yang objektif ya, supaya memperoleh data yang lengkap dan utuh,” ujarnya.

Menurut Soleh, tim investigasi itu perlu dibentuk untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam PPDB di Banten tahun ini, salah satunya persoalan yang terjadi dalam PPDB di Kota Tangerang.

Baca Juga: PPDB Rawan Kecurangan, Pemkot Serang Diminta Selektif Memilih Tenaga Pendidik

“Dicari yang menjadi permasalahan pada jalur apa. Jika jalur zonasi seperti yang terjadi di Kota Tangerang, yang rumahnya dekat sekolah yang seharusnya diterima faktanya tidak diterima. Ini berarti kurang cermat,” tuturnya.

“Jika banyak yang diterima numpang KK dan masa waktu tinggalnya belum sesuai ketentuan atau ada dugaan menggunakan KK palsu seperti apa yang terjadi di tempat lain, perlu diberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran,” sambungnya.

Soleh pun berharap sistem PPDB bisa dievaluasi agar berbagai persoalan tidak terus terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Perlu dievaluasi sistem PPDB ini. Apakah sudah menghilangkan favoritisme sekolah? Tugas pemerintah daerah adalah bagaimana cara pemerataan mutu pendidikan,” tuturnya.

“Dimana pun siswa sekolah termasuk di sekolah pinggiran akan merasa sama dengan sekolah yang ada di daerah perkotaan karena mutunya sama,” sambungnya.

Baca Juga: Soal PPDB Banten 2023, Pengamat Pendidikan: Tindak Tegas Oknum yang Curang

Sementara itu, sejumlah mahasiswa di Banten menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 18 Juli 2023. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membentuk tim investigasi tersebut.

Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Mantan Rektor Untirta Soleh Hidayat Setuju Pembentukan Tim Khusus Ungkap Dugaan Kecurangan PPDB SMA dan SMK.

Aspirasi sejumlah mahasiswa itu direspon Muhammad Nizar, Anggota DPRD Provinsi Banten. Sambil duduk bersama, Nizar mendengarkan saran dan keluhan mereka tentang PPDB di Banten.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan sejumlah mahasiswa di Banten ini layak direspon karena mewakili keluhan masyarakat Provinsi Banten.

“Terima kasih atas aspirasinya, saya akan perjuangkan,” kata Nizar.

“Jangan sampai persoalan PPDB ini dibiarkan. Sebab merugikan,” sambungnya.

Nizar mengatakan bahwa kecurangan dalam PPDB adalah persoalan yang memprihatinkan karena sejumlah anak yang berasal dari keluarga kurang mampu terancam putus sekolah.

Baca Juga: Buka MPLS se-Provinsi Banten, Al Muktabar: Didik Anak-Anak Ini dengan Sepenuh Hati

“Ini miris, di sekolah negeri tidak lolos karena dicurangi, sementara sekolah ke swasta harus bayar.Wajar kemudian anak orang yang tidak mampu ini akhirnya putus sekolah,” ujarnya.

“Ini artinya ada pembiaran. Pj. Gubernur Banten harus segera bertindak. Salah satunya bentuk tim khusus untuk mengungkap kecurangan,” sambungnya.*** (KabarBanten.com/Irfan Muntaha)

Editor: Rismahani Ulina Lubis

Sumber: Kabar Banten


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah