Network
ZONABANTEN.com - Kepala Bidang Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (PJKM) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ridwan mengungkapkan bahwa, hingga saat ini pihaknya mengelola pembiayaan terhadap 230 ribu masyarakat tidak mampu.
"Ya jadi sekarang eranya sudah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan semua pembiayaan dikelola oleh Dinkes, sebagai pengelola urusan kesehatan," kata Ridwan kepada wartawan, ditulis Kamis 21 April 2022.
230 ribu masyarakat tidak mampu tersebut, ujar Ridwan, berdasarkan data pembiayaan Peserta Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang masuk dalam peserta BPJS Kesehatan.
Untuk menyukapi hal tadi, Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil kebijakan bagaimana masyarakat tidak mampu dapat merasakan manfaat yang dikelola BPJS Kesehatan. Artinya bagaimana kita bisa membantu agar masyarakat terdata dan terdaftar. Sebagai peserta PBI APBD," sambung Ridwan.
Sampai saat ini, ada 230 ribu PBI APBD. Semua penyakit bisa dicover. Dan pelayanan BPJS Kesehatan itu, rumah sakit tidak membedakan. Baik yang mandiri ataupun PBI APBD. Dan untuk menjadi catatan, yang dicover PBI APBD hanya di kelas tiga. Dan tidak bisa naik kelas. Kalau mau naik kelas, tidak akan dilayani," tambahnya.
Guna mendapatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu tersebut, sambung Ridwan, saat ini sudah ada 17 rumah sakit (RS) dari 29 rumah sakit swasta yang akan mencakup pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Berikut Informasi Mudik Gratis Polri 2022, Lengkap dengan Jadwal Keberangkatan dan Rute Kota Tujuan
Jadi khusus RS swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada 17 RS. Diantaranya yang kami ingat ya, RS Premier Bintaro, RS Medika Serpong, RS Hermina Serpong dan Ciputat, RS Islam Asshobirin. Kalau RS Pemerintah sudah pasti yah, RSU Pamulang. Dari 29 RS swasta baru 17 yang melayani peserta BPJS Kesehatan," tegas Ridwan.
