Network
ZONABANTEN.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Alumni Universitas Jember (Kauje) yang juga Pengamat Birokrasi Surapati, menyoroti soal predikat kemiskinan ekstrem yang didapuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Menurutnya, menjadi daerah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI, menjadi 'cambukan' bagi pemangku kebijakan di kota satelit tersebut.
"Pertama-tama rasa sedih aja bagi warga Tangsel. Masa kita kalah sih sama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang notabene, income per kapitanya di bawah kita. Harus ada keberanian memiliki, kemauan untuk mengangkat kemiskinan yang ada. Sebetulnya ada moral obligation untuk semua dinas, semua pemangku jabatan, bagaimana bisa mengangkat income kapita kita, dan harus ada target," kata Surapati saat dimintai keterangan, ditulis Rabu 20 April 2022.
Surapati mengungkapkan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah, justru membuat masyarakat menjadi malas, dan tidak berpikir mandiri. Pelatihan-pelatihan, imbuh Surapati, harus sering digalakkan, sehingga tumbuh upaya menjadi pelaku usaha, atau tenaga kerja yang mumpuni. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, lanjut Surapati, harus memiliki inovasi dalam mengangkat pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Berikut Informasi Mudik Gratis Polri 2022, Lengkap dengan Jadwal Keberangkatan dan Rute Kota Tujuan
"Kita selalu bicaranya bantuan-bantuan. Sampai kapan kita berfikir seperti itu? Harus berfikir bagaimana kita menjadi mandiri. Artinya, pelatihan-pelatihan itu lebih tepat sasaran. Bagaimana kita berinovasi sekarang.
Semua dinas harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu menjadi satu kesatuan, kebijakannya sama," ungkap Surapati.
Kedua, kumpulin camat dan lurah karena mereka di wilayah. Betul-betul turun ke bawah. Ketiga, mitra-mitra pemerintah yang paling rendah harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. DPRD juga harus betul-betul turun ke masyarakat, jangan hanya datang saat butuh suara saja. Jangan-jangan konstituennya malah masuk dalam kategori miskin," tandas Surapati.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia (RI) bernomor B-38/KSN/SWP/KK. 04. 01/02/2022, menyebut bahwa, terdapat 212 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi mendapatkan fokus intervensi, terhadap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Baca Juga: Biografi Singkat Raden Ajeng Kartini, Pelopor Emansipasi Wanita di Indonesia
Dari 212 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang, yang menjadi salah satu kota dengan kemiskinan ekstrem, dan mendapat fokus dari Pemerintah Pusat, agar menjadi perhatian bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel.***
