Network
ZONABANTEN.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin berikan sinyal soal 'adu jalu' Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam merotasi dan mutasi pejabat di wilayah tersebut.
Sebagai daerah yang baru saja menggelar Pilkada, menurut Ujang, keduanya memiliki kepentingan dalam membawa 'gerbong' untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di Kota yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata diatas Rp.3 triliun tersebut.
"Sekarang begini, diantara dua pimpinan itu ketika pencalonan, kesepakatannya sampai mana mereka berdua itu. Artinya kesepakatan-kesepakatan begitu," kata Ujang saat dimintai tanggapan soal wacana rotasi dan mutasi pejabat, Oktober mendatang, Senin 6 September 2021.
Baca Juga: Gus Miftah Tambah Daftar Public Figure yang Tolak Saipul Jamil Tampil di TV
"Biasanya soal memploting orang-orangnya menjadi kepala dinas dan lain sebagainya. Itu (kesepakatan) kalau koalisinya tidak pecah. Tetapi kalau Wali Kotanya 'main' sendiri biasanya wakilnya ditinggalkan. Makanya harus dilihat, koalisinya masih solid atau tidak gitu. Kalau masih solid mereka saling berbagi 'kapling' begitu loh," ujarnya.
"Kalau koalisi mereka sudah tidak solid mereka main sendiri-sendiri. Semua pemerintah di Indonesia, yang saya teliti, yang saya lihat ketika Wali Kota dan Wakilnya bertarung (rotasi/mutasi pejabat), yang menang Wali Kotanya," sambung Ujang.
Dalam hal mengisi jabatan-jabatan di kepemimpinan yang baru tersebut, ungkap Ujang, sedikitnya ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi 'incaran'. Ujang menyatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), merupakan 'lahan basah' dengan mahar yang tinggi.
Baca Juga: Kementerian Perindustrian Dorong IKM Lebih Produktif di Pasar Global
"Saya lihatnya ada dua dinas (OPD). DPU, karena menyangkut pembangunan dan infrastruktur kan, lalu Dindikbud. Dindikbud itu anggarannya besar, terus Kepala Dindikbud itu bisa merotasi atau memutasi kepala-kepala sekolah. Nah itulah biasanya Kepala Dindikbud itu menjadi rebutan, termasuk DPU. Itu bedasarkam fakta-fakta yang ada yah," tegas Ujang.
