Network
ZONA BANTEN - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) tak patuhi amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal efisiensi anggaran, di masa pandemi Covid-19.
Pasalnya, menurut Trubus, anggaran revitalisasi Pasar Ciputat yang menelan Rp.11 Miliar lebih tersebut, tampak sia sia. Bahkan, penambahan anggaran untuk revitalisasi tahap II, dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
"Pemerintah Tangsel mengangkangi dari kebijakan Presiden Joko Widodo, soal efisiensi anggaran, terlebih di masa Covid-19. Terkait efisiensi anggaran itu yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas," kata Trubus Rahardiansyah saat dikonfirmasi Zona Banten (Pikiran Rakyat Media Network), ditulis Kamis 25 Februari 2021.
Baca Juga: Nonton Anime Gratis Secara Legal di Muse Asia, Ada Beberapa Anime dari Season Terbaru
"Transparansi bicara soal, bagaimana anggaran yang digunakan itu dibuka seluas luasnya kepada publik. Anggaran Rp.11 miliar itu untuk apa saja. Masa iya, anggaran besar seperti itu, pekerjaannya tidak selesai. Artinya anggaran itu harus bisa diangkat publik, dan terbuka. Baik kontraktor maupun proses lelang. Itu semua terbuka," tambahnya.
Berbicara Akuntabilitas, Trubus menyatakan, bagaimana pekerjaan proyek revitalisasi Pasar Ciputat itu dipertanggung jawabkan. Mulai dari perencanaan, imbuh Trubus, hingga pekerjaan yang tidak selesai itu.
"Yang kedua itu, pertanggungjawaban publiknya. Mulai dari perencanaan, proses lelang, pekerjaan kontraktornya, semua harus jelas pertanggungjawabannya. Jadi keliatannya Tangsel tidak melaksanakan atau tidak melakukan (efisiensi). Jadi pembangunan banyak ditutup-tutupi, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Trubus.
Trubus mengungkapkan, tidak selesainya proyek revitalisasi Pasar Ciputat sesuai target, menandakan Pemkot Tangsel buruk dalam hal perencanaan.
