Network
ZONABANTEN.com - Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu, kini mendapat sorotan dari Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta, Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat.
Menurut Soeryo, langkah Kemendikbud Nadiem Makarim sudah tepat. Berani mengaku salah dan meminta maaf dihadapan publik, merupakan sikap kepemimpinan.
"Ketika terjadi konflik atas kebijakannya, Pak Nadiem langsung mengklarifikasi dan meminta maaf untuk mencari solusi terbaik. Seharusnya bukan malah di bully, tapi harus dicari solusi terbaik atas gerakan dan ide gagasan," kata Soeryo dalam rilis yang diterima Zonabanten.com (Pikiran-Rakyat Media Network).
Baca Juga: Terkait Konten Videonya, Senin Ini Anji akan Diperiksa Pihak Kepolisian
"Disini hanya kurang komunikasi, Kalau ada yang mau buat gebrakan untuk memajukan dunia pendidikan kenapa tidak kita dukung, kenapa tidak kita support," jelasnya.
Atas adanya reaksi yang muncul, kata Soeryo, itu hal yang biasa. "Tinggal mari didudukkan, dirembukan dan dipecahkan untuk mencari hasil kesepakatan untuk memajukan dunia pendidikan. Marilah kita sebagai sebuah bangsa, bisa saling menghargai. Yang lebih senior, harus mengarahkan kepada calon pemimpin-pemimpin muda pemegang kepemimpinan penerus bangsa," imbuh Soeryo.
Sebagaimana informasi yang berkembang sebelumnya, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan, keterlibatan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dipastikan tidak akan menggunakan dana dari APBN. Adapun untuk skema pembiayaan pada dua yayasan tersebut, tambah Nadiem, adalah mandiri.
Baca Juga: 'Break The Silence: The Movie' BTS Akan Diputar Di Bioskop, Dimana Saja?
"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam POP dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem di Jakarta, dikutip dari keterangan persnya.
Sebagai Informasi, POP pertama kalinya diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Maret lalu. POP merupakan episode keempat dari terobosan kebijakan Program Merdeka Belajar yang digagas oleh Nadiem pasca ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri.
