Network
ZONABANTEN.com – Rayakan hari jadi yang ke-77, simak sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Timur berikut.
Pada 12 Oktober 2022 mendatang, Provinsi Jawa Timur akan merayakan hari jadinya yang ke-77 tahun.
Dilansir dari prokopim.trenggalekkab.go.id, sejarah hari jadi Jawa Timur berawal dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, sehingga terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Jika menilik sejarah Provinsi Jawa Timur, menurut Prasasti Dinoyo, diketahui sejak tahun 760 di Jawa Timur, telah muncul suatu satuan pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan di Malang, dengan status yang hingga kini masih diperdebatkan.
Pada abad ke-10, Jawa Timur menapaki fase baru, di mana yang awalnya merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno, hingga menjadi pusat kekuasaan dari berbagai kerajaan.
Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Medang, Kahuripan, Daha-Janggala, Singasari, dan Majapahit.
Baca Juga: Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur Dipuji Berhasil Tangani Pandemi Covid-19
Dalam hal ini, Mpu Shendok adalah tokoh yang paling berjasa, yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur.
Struktur pemerintahannya secara hirarkis terdiri dari Pemerintahan Pusat (Kraton), Watek (Daerah), dan Wanua (Desa), dan bertahan sampai abad ke-12 pada zaman Singasari.
Di abad ke-13, terjadilah perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia di Jawa Timur, yang ditandai dengan munculnya Nagara (Provinsi).
Berdasarkan Prasasti Mulamalurung, dari masa Wisnu Wardhana yang bergelar Sminingrat, ia menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari adalah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa.
Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu disempurnakan menjadi Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi), dan Kabuyutan (Dusun/Rama).
Namun, struktur kenegaraan Majapahit justru berkembang secara ketat pada masa Kerajaan Mataram, di mana wilayahnya terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi Luar), Kabupaten, dan Desa.
Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam disebut dengan Bang Wetan, dengan wilayah yang meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanegara Wetan.
Berakhirnya Perang Diponegoro, seluruh Jawa Timur dapat dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintah Pusat VOC di Batavia dengan para bupati.
Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI, dibentuklah provinsi dan penentuan para gubernur.
R.M.T. Soerjo, yang kala itu menjabat sebagai Residen Bojonegoro, ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur pertama, yang dilantik pada 5 September 1945.
Pada 11 Oktober 1945, R.M.T. Soerjo harus menyelesaikan tugasnya di Bojonegoro, lalu diboyong ke Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur, pada 12 Oktober 1945, yang menandai mulai berputarnya mekanisme Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
Atas pertimbangan perjalanan sejarah tersebut, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada 12 Oktober.***
