Network
ZONABANTEN.com - Kuasa Hukum Undang Kasi Ujar yang merupakan Kader PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Suhartawan Hutapea mengaku pihaknya tengah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.
Pasalnya menurut Awan sapaan akrab Suhartawan Hutapea, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tempat berperkara, dianggap kurang cermat dan telah keliru dalam memahami esensi pokok gugatan.
"Majelis Hakim kurang cermat dalam memahami esensi pokok dari gugatan kami. Mereka berpendapat bahwa gugatan kami bukanlah kewenangan pengadilan negeri, dan harus diselesaikan secara internal di Mahkamah Partai PDI Perjuangan," kata Awan saat dikonfirmasi, Senin 22 Maret 2022.
Baca Juga: Tips Membekukan Pisang Untuk Smoothies
Dalam perkara tersebut, tegas Awan, Majelis Hakim memutus atas dasar pertimbangan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 yakni Mahkamah Partai PDI Perjuangan, dan Tergugat 2 yakni DPP-PDI Perjuangan, soal pemecatan Undang Kasi Ujar, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menciderai rasa keadilan.
Sementara, katanya lagi, pihaknya menggugat Perbuatan Melawan Hukum (Onrectmatige Daad) yang diduga dilakukan oleh Mahkamah Partai PDI Perjuangan melalui putusan mahkamah partai nomor 67/M.PDIP/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019.
"Yang pada pokoknya merubah perolehan hasil suara Klien kami, Undang Kasi Ujar, yang diperoleh dan dihitung secara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel berdasarkan Putusan Rapat Pleno Nomor 55/Hj.03.1-KPT/3674/Kpu-Kot/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019," tutur Awan.
Dan putusan Mahkamah Partai yang jelas-jelas melawan hukum tersebut dijadikan dasar pertimbangan Tergugat 2 (DPP-PDI Perjuangan), untuk melakukan pemecatan terhadap Klien kami. Jelas itu sangat keliru dan sesat. Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus hasil perselisihan suara Pileg. Tindakan Mahkamah Partai telah mangambil alih kewenangan Lembaga Negara yakni KPU, yang diatur oleh undang-undang," tambahnya.
Baca Juga: Ngeri! Vladimir Putin Akan Gunakan Senjata Kimia dan Biologi di Ukraina
Awan menyatakan, pihaknya telah mengajukan Banding atas putusan PN Jakpus tersebut dan telah menyerahkan pula memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .
Sementara upaya hukum berjalan, imbuh Awan, seluruh pihak wajib menghormati dan menunggu upaya hukum yang sedang berjalan sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Saat ini, pihaknya juga telah memberikan pemberitahuan mengenai upaya hukum yg sedang berjalan kepada pihak-pihak terkait,
"Soal Pergantian Antar Waktu (PAW) Pak Undang, semua harus mengikuti dan menghormati upaya hukum yang tengah kami lakukan dan sedang berjalan. Kami sudah berkirim surat juga ke Pak Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim. Ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Walikota Tangsel, juga ke Sekretaris DPRD Kota Tangsel. Semua pihak harus menghormati upaya hukum yang sedang berjalan ," tegas Awan.
Dihubungi terpisah, Undang Kasi Ujar mengungkapkan bahwa, dirinya sempat melakukan protes di Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu, soal tidak dilibatkannya dirinya di beberapa rapat-rapat terkait Panitia Khusus (Pansus) pembahasan berbagai peraturan daerah (Perda), dan pembahasan-pembahasan materi-materi strategis bagi masyarakat.
"Ya, saya sudah pernah melakukan protes di Rapat Paripurna. Saya keberatan karena saya tidak pernah lagi diberikan kesempatan terlibat dalam rapat-rapat Pansus. Atau dalam Pansus-pansus dalam agenda DPRD. Walaupun saya terima gaji saya sebagai Anggota DPRD, tapi saya tidak mau dianggap makan 'gaji buta'," ungkap Undang.
Jadi, pimpinan DPRD yang seharusnya memberikan sikap. Selanjutnya, silahkan tanya ke kuasa hukum saya yah. Jadi tolong hubungi kuasa hukum saya, bagaimana upaya hukum yang tengah kami jalani saat ini," tutur Undang.
