Dilengkapi QR Code, Memalsukan SIKM Jakarta Diancam Pidana 12 Tahun

- 28 Mei 2020, 20:12 WIB
PETUGAS memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan SIKM Jakarta untuk mencegah potensi gelombang kedua COVID-19 di ibu kota. * ANTARA FOTO

ZONABANTEN.com – Saat ini akses perbatasan antar wilayah sedang diperketat penjagaannya pasca Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona Covid-19.

Untuk memasuki wilayah Jakarta. Salah satu dokumen yang harus dimiliki adalah Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Untuk bisa mendapatkannya masyarakat dapat menempuh prosesnya melalui website corona.jakarta.go.id.

Hingga Rabu 27 Mei 2020, tercatat Pemprov DKI telah menolak 4.544 permohonan pembuatan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

"Sejak dibuka pada Jumat, 15 Mei 2020, pengajuan SIKM berdasarkan data Rabu, 27 Mei 2020 pukul 07.28, total 259.813 pengguna berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id dan tercatat ada 4.544 permohonan ditolak," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Balai Kota Jakarta, seperti dilansir oleh Pikiran-Rakyat.com dalam artikel Surat Izin Keluar Masuk Jakarta yang Asli Pakai QR Code, Memalsukannya Bisa Dipidana

Baca Juga: New Normal, TNI Polri Akan Awasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba untuk memalsukan SIKM. Dalam keterangan yang tertera pada website corona.jakarta.go.id, pemalsuan Surat atau manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

"Jangan sampai memalsukan dokumen, karena sanksinya berat mencapai 12 tahun dan melanggar UU ITE," kata Beni, Kamis, 28 Mei 2020, seperti dilansir Antara.

Surat izin keluar masuk Jakarta yang asli sudah terenkripsi dengan baik menggunakan metode QR Code.

Dalam prosesnya, penanggung jawab menjadi komponen penting dalam pembuatan SIKM Pemprov DKI Jakarta.

Halaman:

Editor: Bondan Kartiko Kurniawan

Sumber: Antara, Pikiran-Rakyat.com


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X