Network
ZONABANTEN.com - Pertemuan keempat para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam masa Presidensi G20 Italia.
Memiliki nilai penting menjelang pelaksanaan tugas Presidensi G20 Indonesia untuk melanjutkan dan mendorong peran kepemimpinan G20.
Pertemuan pada Rabu, 13 Oktober 2021 tersebut dihadiri Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Cek Penerima BPUM di Link Eform BRI Agar dapat Uang Rp 1,2 Juta
Yang menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meeting 2021 IMF WBG AM 2021).
Untuk menjawab tantangan global, dan menciptakan pertumbuhan yang semakin inklusif, kuat, dan berkelanjutan.
Menkeu menyoroti pertumbuhan global yang tidak merata dan akses terhadap vaksin, yang merupakan persyaratan untuk pemulihan berkelanjutan.
Baca Juga: Indonesia Akan Mengusung Tema 'Recover Together, Recover Stronger' dalam Presidensi G20 2022
Juga menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan momentum krisis saat ini dalam melanjutkan sejumlah reformasi struktural untuk memperkuat fondasi bagi pemulihan ekonomi.
Salah satunya melalui Omnibus Law Cipta Kerja tahun lalu dan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tahun ini.
Indonesia baru saja mengesahkan UU HPP, di mana salah satunya mengatur tentang kerja sama dalam pemungutan pajak.
Baca Juga: Jelang Pertandingan Melawan Newcastle, Spurs Harus Kehilangan 2 Pemainnya Akibat Covid-19
Undang-undang tersebut memungkinkan partisipasi pemerintah dalam konsensus global tentang digitalisasi ekonomi yang disepakati dalam Kerangka Inklusif OECD.
Mengenai digitalisasi ekonomi yang disepakati dalam Kerangka Inklusif OECD, serta merevisi undang-undang domestik untuk disesuaikan dengan konsensus global.
Peraturan juga merevisi tarif PPN yang berbeda untuk setiap jenis barang dan jasa kena pajak.
Baca Juga: Fitur SmartThings Find dari Samsung Bisa Mendeteksi Perangkat yang Hilang
Meningkatkan tarif PPN menjadi sebelas persen pada 2022 dan dua belas persen pada 2025.
Untuk mencerminkan keadilan dan mengurangi regresif. Undang-undang tersebut juga memperkenalkan Pajak Karbon sebagai langkah untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca.***
