Network
ZONABANTEN.com - Wacana mengenai usulan calon Presiden mulai bermunculan akhir-akhir ini. Bahkan Presiden Jokowi yang saat ini masih menjabat juga turut digadang-gadang untuk maju ketiga kalinya,
Namun dalam survei terbaru yang diselenggarakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden tidak setuju Presiden Jokowi yang pada hari ini sedang ulang tahun, untuk maju kembali dalam Pilpres 2024.
Dalam hasil survei SMRC disebutkan 52,9 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen.
Survei ini juga menyebutkan bahwa 74 persen responden menginginkan jabatan presiden maksimal hanya dua periode saja.
Sementara, yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 13 persen, dan yang tidak punya sikap 13 persen.
Baca Juga: PDIP: Gagasan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Dianggap Mau Mencari Muka
Hasil survei ini disampaikan Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD” yang dilakukan secara daring pada Minggu, 20 Juni 2021, di Jakarta, dikutip dari laman Saiful Mujani, Senin, 21 Juni 2021.
Menurut Ade, temuan ini menunjukkan bahwa narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden, tidak didukung oleh mayoritas warga Indonesia.
“Memang dukungan terhadap gagasan untuk mencalonkan Jokowi kembali sebagai presiden nampak cukup tinggi, yakni sekitar 40 persen,” kata Ade sebagaimana dilansir oleh Pikiran-Rakyat.com dalam artikel Hasil Survei SMRC: Mayoritas Warga Indonesia Tak Setuju Jokowi Maju ke Pilpres 2024
“Namun tetap persentase itu lebih rendah secara signifikan dibandingkan mereka yang menganggap Jokowi cukup menjabat dua kali yang mencapai 53 persen.”
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Kasus, RSUD Kota Tangerang Ditetapkan Rumah Sakit Khusus Covid-19
Dia menambahkan 74 persen warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden.
“Ini berarti ada cukup banyak warga yang menyatakan mendukung pencalonan kembali Jokowi sebenarnya menganggap pencalonan kembali tersebut tidak sejalan dengan ketetapan UUD,” ujar Ade.
“Dan mayoritas warga tersebut percaya bahwa UUD 1945 tidak perlu diubah untuk alasan apa pun," katanya.
Ade menekankan bahwa survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 68,2 persen warga menganggap Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah.
Selain itu, kata dia sekitar 15,2 persen warga menganggap bahwa walaupun Pancasila dan UUD 1945 mungkin mengandung kekurangan, namun sejauh ini keduanya paling tepat bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik.*** (PR/Julkifli Sinuhaji)
