Polri Terus Buru Anggota KKB, Karo Penmas Div Humas Polri : Tidak Ada Tempat di tanah Papua

- 28 April 2021, 05:15 WIB
Karopenmas Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. /Antara/Laily Rahmawaty
Karopenmas Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. /Antara/Laily Rahmawaty /

-

ZONABANTEN.com - Kelompok kriminal bersejata (KKB) di Papua yang telah berbuat onar dan memakan korban jiwa sedang diburu oleh petugas keamanan TNI dan Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., mengatakan aparat keamanan akan bekerja optimal untuk menangani KKB di Papua terlebih dalam aksinya belakangan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa.


"Telah banyak korban beberapa hari belakang ini menjadi perhatian aparat keamanan di sana, sekali lagi aparat keamanan beserta yang lain bekerja optimal, KKB dapat ditangani secara optimal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya," kata Brigjen Rusdi Hartono, Selasa 27 April 2021 melansir dari Tribrata News.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Polri tidak akan memberi ruang bagi KKB untuk melakukan aksi kekerasan di Papua.

"Tentu aparat keamanan TNI-Polri terus bekerja secara optimal melakukan pengejaran, penangkapan terhadap KKB, yang pasti tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua," imbuhnya.

Baca Juga: May Day 1 Mei 2021 di China, Warga Diperkirakan Berbondong-bondong Liburan

Sementara itu perkembangan dari kasus penembakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigjen TNI Putu IGP Danny Nugraha, Polri telah berhasil mengindentifikasi dan sedang kelompok yang bertanggung jawab.

"Sudah teridentifikasi kelompok yang main di wilayah Puncak, Papua, dari kelompok teridentifikasi, menunggu perkembangan saja, yang jelas aparat keamanan telah mengidentifikasi kelompok yang lakukan aksi kejahatan," tambahnya.

Baca Juga: Saudara Turut Gugur dalam Insiden KRI Nanggala-402, Menhan Prabowo Berduka untuk Kedua Kali

Untuk menangani aksi-aksi brutal dari KKB, Polri masih menggunakan operasi Nemangkawi dalam upaya penegakan hukum, karena operasi tempur memerlukan kebijakan yang berbeda. 

"Operasi tempur itu kebijakan yang lain, yang jelas Polri menggelar Operasi Nemangkawi, operasi penegakan hukum. Kalau masalah seperti itu (operasi tempur-red) mungkin ada kebijakan lain. Kalau Polri melaksanakan Operasi Nemangkawi," pungkas Karo Penmas.

***

Editor: Bondan Kartiko Kurniawan

Sumber: Tribrata News


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x