Network
ZONA BANTEN - Joe Biden mengancam akan melanjutkan sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta militer dan penangguhan demokrasi serta menyerukan solidaritas internasional dalam menghadapi para jenderal negara itu.
Melansir The Guardian Biden menyatakan bahwa, “Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi."
"Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai,” kata Biden dalam pernyataan tertulis yang membahas krisis kebijakan luar negeri pertama dalam masa kepresidenannya.
AS mencabut sanksi terhadap Myanmar pada Oktober 2016 setelah mengadakan pemilu, membentuk pemerintahan sipil dan mengambil langkah lain untuk memulihkan demokrasi, meskipun sanksi yang ditargetkan tetap pada perwira militer tertentu.
"Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," kata pernyataan Biden.
Ia menambahkan, "komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang telah mereka tahan, mencabut semua pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil."
Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, tidak akan mengatakan AS sedang dalam konsultasi intensif di berbagai tingkat dengan sekutu dan mitranya di seluruh dunia.
Sebaliknya, juru bicara urusan luar negeri China hanya mencatat kudeta dan menolak untuk membahas apakah China, telah memperingatkan langkah seperti itu ketika menteri luar negeri China bertemu dengan kepemimpinan militernya bulan lalu.
