Isu Kerja Paksa Pada Muslim Uighur, China Menuntut AS mencabut Larangan Import dari Xinjiang

- 14 Januari 2021, 18:54 WIB
Tahanan Uighur di Kamp Konsentrasi Xinjiang
Tahanan Uighur di Kamp Konsentrasi Xinjiang /twitter/@UyghurCongress


ZONABANTEN.com - Isu kerja paksa yang terjadi pada Muslim Uighur membuat sejumlah negara melakukan pembatasan pada barang impor dari China.

Seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS) yang menangguhkan impor kapas dan tomat dari China.

Menanggapi hal tersebut, China pada hari Kamis menuntut AS mencabut larangan impor kapas dan tomat.

Diketahui sebagian kapas dan tomat impor China dihasilkan dari produksi Muslim Uighur.

Baca Juga: Ringkasan Lengkap Anime Attack on Titan Season 1 hingga Season 4 yang Dikaitkan dengan Vaksin

Seorang juru bicara China mengatakan, isu kerja paksa terhadap Muslim Uighur merupakan "kebohongan abad ini".

Larangan impor kapas dan tomat yang diumumkan pada hari Rabu kemarin, menambah sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump terhadap China.

Selain itu sanksi juga dijatuhkan pada para pejabat, perusahaan, dan barang China atas dasar hak asasi manusia, keamanan, dan keluhan lainnya.

Dampak komersialnya tidak jelas, tetapi Beijing sensitif terhadap kritik tentang wilayah Xinjiang.

Diketahui wilayah Xinjiang merupakan tempat lebih dari 1 juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Baca Juga: Akibat Gempa M5,9 di Majene Sulawesi Barat: 2 Rumah Warga Rusak hingga Satu Orang Luka-luka

Terdapat dugaan bahwa mereka telah dikurung di kamp-kamp penahanan di Provinsi Xinjiang.

China membantah memperlakukan Komunitas Muslim Uighur dengan buruk dan mengatakan pihaknya mencoba untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan memberantas radikalisme.

"Yang disebut masalah kerja paksa adalah 'kebohongan abad ini' yang dibuat-buat," kata Zhao Lijian juru seorang bicara kementerian luar negeri.

Dia menuduh Amerika Serikat ingin merugikan perusahaan China dan pembangunan negara.

"Kami mendesak pihak AS untuk menghormati fakta, segera menarik keputusan yang salah dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan dalih masalah terkait Xinjiang," kata Zhao.

Baca Juga: Merinding! Wasiat Syekh Ali Jaber, Ibadah Ini yang Mengantarkan Derajat Tertinggi di Dalam Surga

Zhao mengatakan Beijing akan "menjaga kepentingan dan martabatnya" tetapi tidak memberikan indikasi kemungkinan pembalasan.

Pemerintah China telah membuat pernyataan serupa menyusul sanksi AS sebelumnya, tetapi tidak mengambil tindakan.

Xinjiang adalah pemasok kapas utama bagi produsen pakaian di China serta Bangladesh, Vietnam, dan negara lainnya.

Itu membuat larangan AS menjadi tantangan potensial bagi pengecer atau merek pakaian yang akan diminta untuk memastikan produk mereka bebas dari kapas Xinjiang.

Zhao memperingatkan larangan itu akan mengganggu rantai pasokan global yang membutuhkan bahan baku kapas.

Baca Juga: Miris ! Inovasi Puspitek Hanya Jadi 'Asbak' di Pemkot Tangerang Selatan Provinsi Banten

“Ini merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen di semua negara, termasuk Amerika Serikat sendiri,” kata Zhao menambahkan.

Xinjiang juga merupakan pemasok utama pasta tomat untuk merek makanan asing, tetapi pasar utamanya adalah Eropa dan Timur Tengah.

Amerika Serikat mengimpor bahan bakh kapas senilai sekitar 9 miliar dolar langsung dari China tahun lalu, menurut pemerintah AS.

Sebelumnya, Washington memberlakukan larangan impor dari perusahaan yang mengontrol sekitar sepertiga dari produksi kapas Xinjiang pada Desember.

Pemerintah AS mengatakan telah menghentikan pengiriman senilai sekitar 2 juta dolar.

Baca Juga: Penting! Ini yang Harus Anda Perhatikan Usai Divaksin Covid-19

Kanada dan Inggris juga telah mengumumkan rencana untuk memblokir impor barang-barang yang diproduksi China oleh kerja paksa.

Pemerintahan Trump telah memblokir impor dari masing-masing perusahaan yang terkait dengan kerja paksa di Xinjiang.

Ini telah memberlakukan larangan perjalanan dan sanksi lainnya pada pejabat Partai Komunis dengan peran penting dalam kampanye.***

Editor: Rizki Ramadhan

Sumber: AP


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah