Network
ZONABANTEN.com - Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Fraksi PKS Mustopa, menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami tugas pokok dan fungsi, tidak boleh memihak harus netral dalam pelaksanaan kontestasi Pilkada 2020. Agar, katanya lagi, muncul pemimpin yang benar-benar terpilih dengan cara yng baik.
"Saat terjadi ketidaknetralan ASN, apabila masyarakat mengetahui bisa melaporkan kepada Bawaslu. Karena harapannya, kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul terpilih dengan cara yang baik, jangan halalkan segala cara, tanpa ada proses yang baik," kata Mustopa kepada wartawan, Kamis 22 Oktober 2020.
Mustopa menghimbau, agar Bawaslu Kota Tangsel harus tegas dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran. Bawaslu Kota Tangsel, kata dia, harus dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.
"Ketika peraturan di PKPU nya demikian, maka saat ada yang melanggar harus diproses, dan prosesnya harus terbuka," terang dia.
"Kami melihat ada dibeberapa daerah sampai didiskualifikasi karena ketegasan dari Bawaslunya, dan ini pun diharapkan juga ada ketegasan dari penyelenggara di Kota Tangsel," tandasnya.
Seperti diketahui, beredar pesan terusan 'arahan ibu' dalam tangkapan layar whatsapp dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dinilai Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Jupri Nugroho, oknum pejabat tersebut telah menggadaikan kepercayaan masyarakat.
"Kami menilai, oknum pejabat itu telah menggadaikan kepercayaan masyarakat. Mereka itu tugasnya melayani masyarakat, bukan 'melayani' syahwat politik salah satu paslon," kata Jupri Nugroho kepada Zonabanten.com (Pikiran Rakyat Media Network).***
