Aktivis PMII Banten Minta Pemerintah Kaji Ulang Tapera: Bukan Persoalan Percaya Atau Tak Percaya

- 30 Mei 2024, 15:42 WIB
Angling Sungkawa, Aktivis PMII Banten Minta Pemerintah Kaji Ulang Tapera
Angling Sungkawa, Aktivis PMII Banten Minta Pemerintah Kaji Ulang Tapera /ZONABANTEN.com/Rahman Wahid/

ZONABANTEN.com – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten, Angling Sungkawa meminta pemerintah untuk mengkaji ulang aturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Angling menjelaskan, adanya dana peserta Tapera yang harus disetorkan setiap bulannya.

Pada aturan Tapera tersebut dijelaskan, peserta ditetapkan sebesar 3 persen dengan rincian yang pertama 0,5 persen ditanggung perusahaan pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh penerima gaji atau peserta, Sementara pekerja mandiri wajib membayar secara penuh sebesar 3 persen.

“Kalo saya lihat, pemerintah disini harus segera mengkaji ulang terkait iuran tapera tersebut, karena akan banyak spekulasi dari masyarakat khususnya para pekerja atau buruh bahkan pengusaha,” ungkapnya, Kamis, 30 Mei 2024.

Lebih jauh, Angling berpendapat, lebih baik pemerintah melihat beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan seperti daya beli masyarakat, upah regional. Selain itu, dirinya juga berpendapat, pemerintah bisa membuka ruang diskusi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Baca Juga: Golkar Bebas Koalisi dengan Siapa pun dalam Pilkada 2024, Ratu Tatu Chasanah: Yang Penting Nyaman

“Pemerintah harus bisa melihat dari beberapa hal sebelum akhirnya memutuskan, seperti daya beli masyarakat, upah regional, bahkan sebisa mungkin membuka ruang diskusi selebar-lebarnya dengan pihak yang saat ini merasa dirugikan oleh keputusan tersebut,” ujarnya.

Angling juga berpendapat, penjelasan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu masih bersifat multitafsir.

“Meski presiden jokowi kemarin bilangnya semuanya sudah dihitung, tapi semuanya multitafsir ya, apalagi kita pasti masih ingat kasus ASABRI yang merugikan negara sebesar 22, 7 triliun, dugaan investasi fiktif Taspen persero, kasus BPJS di tiap daerah dan masih banyak lagikasus serupa yang anggarannya dihimpun dari dana masyarakat,” jelasnya.

Angling menambahkan, pendapatnya tersebut bukan semata-mata tidak percaya dengan pemerintah, namun lebih kepada garansi pelaksanaan aturan tersebut.

Baca Juga: Terkait RUU Penyiaran, Wapres Ma’ruf Amin Tekankan Kebebasan Pers Tidak Terkendala

Halaman:

Editor: Rahman Wahid


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah