Network
ZONABANTEN.com - KH Hasan Basri, ulama karismatik Kabupaten Lebak, menegaskan bahwa pemimpin yang akan terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus memiliki sikap adil dan jujur.
KH Hasan Basri mengharapkan pemimpin yang akan terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Siapapun pemimpin terpilih itu harus memiliki sikap adil dan jujur,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Rangkasbitung Kabupaten Lebak tersebut, sebagaimana yang dikutip dari ANTARA pada Rabu, 21 Februari 2024.
Ia juga mengatakan bahwa pemimpin yang muncul melalui dinamika politik dalam pesta demokrasi dan dipilih oleh masyarakat harus mendapatkan dukungan.
Siapapun pemimpin itu, karena berdasarkan hasil pilihan seluruh rakyat Indonesia yang sah. Namun, pemimpin bangsa itu tentu harus memiliki sikap kejujuran dan keadilan.
Jika rekam jejak pemimpin tersebut mencerminkan integritas dengan jiwa yang jujur dan adil, tanpa kebohongan atau penipuan, serta menunjukkan sikap adil kepada seluruh rakyatnya, dapat dipastikan bahwa pemimpin tersebut memiliki potensi untuk mewujudkan kesejahteraan.
Baca Juga: IIMS 2024 Konsisten Mendukung Pertumbuhan UMKM Nasional, Ada 41 Merk Food and Beverages
Karena itu, efek positif dari kejujuran dan keadilan sangat signifikan, dan masyarakat dapat merasakan berkah dan kemakmuran secara menyeluruh.
Sebaliknya, apabila pemimpin bangsa cenderung berbohong dan tidak menunjukkan keadilan, hal tersebut dipastikan akan menyebabkan kemudharatan dan kemiskinan. Bahkan, perbuatan korupsi akan merajalela yang dilakukan pemimpin itu.
“Kita berharap janji yang dikampanyekan itu setelah menjadi pemimpin terpilih maka harus direalisasikan tanpa berbohong,” ucap Ketua Komisi Fatwa MUI Banten.
Dia juga mengajak seluruh anak bangsa untuk turut serta dalam menjaga keamanan, kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan guna memperkuat persatuan dalam konteks keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian integral dari demokrasi. Namun, perlu dihindari agar perbedaan tersebut tidak menyebabkan perpecahan dalam bangsa ini.
Baca Juga: IIMS 2024: MG Game Changer EV Luncurkan Dua Model Kendaraan Listrik Terbaru
Jika terdapat dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, penyelesaiannya seharusnya dapat dilakukan melalui lembaga penegak hukum.
Para penegak hukum yang diberikan tugas tentu dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang ada.
“Kami minta masyarakat jangan sampai ketidakpuasan dalam pesta demokrasi ini terjadi kekerasan dan anarkisme. Agama Islam mengharamkan cara -cara kekerasan, terlebih memecah belah persatuan,” jelasnya.***
