Network
ZONABANTEN.com - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten Novie Irawati Herni Purnama dalam rilisnya menyebut, terdapat permasalahan-permasalahan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang harus segera ditindaklanjuti, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Mei 2022 lalu.
"Pembangunan gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan. Atas kelebihan pembayaran telah disetorkan senilai Rp2.04 Milyar dan denda senilai Rp129,71 juta ke Kas Daerah," kata Novie dalam rilis yang diterima wartawan, ditulis Selasa 14 Juni 2022.
"Penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan saldo Piutang PBB-P2 yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang Selatan per 31 Desember 2021 tidak sepenuhnya mencerminkan nilai yang sebenarnya," lanjut dalam rilisnya.
Baca Juga: Tangsel Jadi Barometer, PSI Buka Pendaftaran Bacaleg, Targetkan Delapan Kursi di Parlemen
"Penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai, yaitu antara lain penatausahaan Aset Tetap Jalan dan Aset Tetap Tanah Bawah Jalan yang belum dicatat dan asset PSU tidak dapat disajikan nilainya ke dalam Neraca," sambungnya lagi.
Novie menuturkan, permasalahan-permasalahan tersebut, tidak mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemkot Tangsel dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangsel Tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Tangsel, maka BPK memberikan opini WTP atas LKPD Tahun 2021 kepada Pemkot Tangsel," tutur Novie.
Novie mengungkapkan, opini yang diberikan kepada Pemkot Tangsel, terletak pada efektivitas Pimpinan Kota Tangsel dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
