Network
ZONABANTEN.com - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Warman Syanudin menaggapi soal isu wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI, beberapa waktu lalu.
Menurut Warman, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Setneg RI tersebut, justru berbanding terbalik dengan fakta pelaku usaha di Kota Tangsel. Fakta yang dimaksud Warman adalah, meningkatkan omzet para pelaku usaha sejak Januari 2022 lalu.
"Justru sejak Januari 2022 lalu, kesini tambah meningkat terus omzetnya. Dilihat dari pendapatan dari sektor pajak pelaku UMKM di Tangsel, setorannya jelas naik. Bahkan naiknya sampai dua kali lipat, kalau dari data pendapatan dari sektor pajak tadi. Pajak PPH dan PPnnya naik kok," tegas Warman saat dikonfirmasi, Selasa 19 April 2022.
Diberitakan sebelumnya, Berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia (RI) bernomor B-38/KSN/SWP/KK. 04. 01/02/2022, menyebut bahwa, terdapat 212 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi mendapatkan fokus intervensi, terhadap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Baca Juga: Volodymyr Zelensky Undang Presiden AS Joe Biden ke Ukraina untuk Lihat Situasi Langsung
Dari 212 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang, yang menjadi salah satu kota dengan kemiskinan ekstrem, dan mendapat fokus dari Pemerintah Pusat, agar menjadi perhatian bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI Alexander Prabu menyatakan, perlunya rancangan jangka pendek yang harus dilakukan oleh Wali Kota dalam memvalidasi data hingga tingkat RT/RW. Sehingga, bantuan yang diberikan tepat sasaran. OPD terkait, lanjut Alex, perlu memetakan wilayah dan titik mana saja, di tiap-tiap kelurahan, yang memang tingkat kemiskinannya tinggi.
Baca Juga: Sekretaris Dispora Beri Apresiasi, Pengurus Esport Banten Maksimalkan Pembinaan Jelang Porprov
"Menurut saya secara jangka pendek, Pemkot harus mendata betul informasi dari pusat. Di kelurahan mana, RT/RW mana, lalu data. Itu penting banget, supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Terkadang bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran," ungkap Alex.
Dalam arti, misalkan jangka pendek sudah tahu titik-titiknya dimana, bahwa bantuan langsung tunai (BLT) itu harus segera diberikan. BLT bukan hanya dari Pusat, tapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikeluarkan, minimal untuk kebutuhan pokok. Lalu segera memberi bantuan-bantuan permodalan bagi usaha kecil," tutupnya.
