Network
ZONABANTEN.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan Putri Ayu Anissa menegaskan bahwa, lembaganya akan memastikan kepada aparatur wilayah, agar penggunaan anggaran dana kelurahan terkait pemberdayaan masyarakat, terarah pula bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Dewan memastikan pada kelurahan dan kecamatan, agar dana dan anggaran terkait pemberdayaan masyarakat pun diarahkan bagi pelaku UMKM. Karena itu bagian dari pemberdayaan masyarakat," tegas Putri Ayu Anissa kepada wartawan, Senin 4 April 2022.
Kami juga mendorong Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop dan UMKM), agar memperkuat koordinasi kewilayahan untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat," imbuhnya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI Alexander Prabu menyatakan bahwa, penggunaan dana kelurahan dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.
Baca Juga: Tes Swab Bisa Membatalkan Puasa, Apakah Benar? Begini Keputusan Fatwa MUI
"Lurah harus punya data yang akurasi tentang pelaku UKM dulu, itu sangat penting. Pendataan meliputi jenis usaha dan dalam hal apa yang perlu dibantu, misal pelatihan (SDM), alat, bahan atau perizinan. Pelaku UKM harus sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM agar validasi jelas," tegas Alex, sapaan akrabnya.
Alex menyatakan, pihaknya akan mengawal aliran dana kelurahan, agar upaya pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku-pelaku UMKM dapat lebih terarah, dan tepat sasaran.
"Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Jangan sampai hanya dibagi-bagikan saja dengan kenalan atau saudara, atau orang yang baru saja membuat usaha gara-gara mendengar ada bantuan. Bantuan diberikan untuk mengembangkan usaha agar berkembang," katanya.
Aparatur wilayah, harus memliki inovasi dan data. Dengan demikian, pelaku-pelaku usaha dapat terus dibina, dan dipantau perkembangannya. Pelaku wajib melaporkan perkembangan usaha. Semua bantuan harus dilakukan dengan transparan dan berkeadilan," tandas Bro Alex.
