Network
ZONABANTEN.com - Pengamat Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafrani menyebut, kinerja lembaga legislasi DPRD dianggap masih sangat minim. Pasalnya, tegas Andi, dengan tujuh Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan per tahun, kenaikan tunjangan perumahan hingga Rp28 juta per bulan, dinilai kurang pantas, terlebih di tengah pandemi saat ini.
"Sebenarnya tidak ada batasan mereka (DPRD) mau buat Perda berapa yah, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tujuh Perda, tiga Perda wajib (Anggaran), itu sangat minim. Misalnya begini deh, katakanlah setahun itu 12 bulan, mereka bisa cicil sebulan 1 perda kan masuk akal aja," kata Andi saat dimintai tanggapan, Senin 6 Desember 2021.
Soal kenaikan tunjangan perumahan, kalau dilihat dari sisi output kinerja yang belum maksimal, yang kedua dari sisi kebutuhan negara kita terkait dengan pandemi, mana kondisi ekonomi belum pulih gitu ya, peningkatan permintaan fasilitas, sesuatu yang kurang pantas lah dari sisi etis lah," sambung Andi.
Baca Juga: Molornya Rotasi Pejabat di Tangsel Pengaruhi Pelayanan Masyarakat, Pengamat: Parpol Jangan Diam Saja
Menurut Andi, rancangan Perda bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan para pemangku kebijakan. Pembuatan Perda, imbuh Andi, hanya menyalin aturan diatasnya, dengan tambahan 'bumbu'. Sehingga, katanya lagi, tergantung kepada kemauan para anggota DPRD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, dalam memperjuangkan hak rakyat, melalui pembuatan regulasi.
"Nah, membuat Perda yang sebenarnya kan tidak tebal-tebal banget. Kita lihat, Perda itu kadang ya kebanyakan copy paste dari beberapa Perda yang lain, atau di Perda sebelumnya. Artinya, objek yang dibahas secara krusial itu kan tidak banyak. Jadi mestinya, menurut saya secara soal target capaian kerja atau kinerjanya, mestinya 20 Perda per tahun itu make sense," tegas Andi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kota Tangsel Yudi Susanto mengungkapkan, sepanjang tahun 2021 sedikitnya tujuh Perda yang telah diundangkan.
"Tahun 2021 ada tujuh Perda. Perda Retribusi Daerah, Perda Perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangsel, Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika," kata Yudi Susanto.
