Network
ZONABANTEN.com - Meski gelaran Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tak digelar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), namun Ketua Komisi 2 DPRD Mathoda memastikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tetap dicairkan. Hal itu, kata Mathoda didapat dari laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) pada rapat kerja (Raker).
"Komisi 2 pernah Raker dengan Dindikbud Kota Tangsel. Saya sempat menanyakan anggaran untuk BOSDA, anggaran BOSDA tetap cairkan. Hanya saja saya tidak hafal, coba nanti saya tanyakan lagi ke Dindikbud, tetapi sekalipun dicairkan, tidak mungkin 100 persen," kata Mathoda kepada wartawan, ditulis Jumat 2 Juli 2021.
Mathoda mengungkapkan, dana BOSDA perlu dicairkan meski PTM tidak dapat dilakukan ditengah melonjaknya virus corona di Kota Tangsel. Pasalnya, tambah Mathoda, ada beberapa kegiatan sekolah yang memerlukan biaya dari dana BOSDA.
"Ada beberapa kegiatan sekolah yang memerlukan dana BOSDA. Ini kan masih ada enam bulan kebelakang, semoga itu (dana BOSDA) bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Zona di kita tidak mungkin melakukan PTM. Untuk menyelenggarakan PTM, boleh-boleh saja tetapi tentu nya nanti harus juga melihat zona di Tangsel," tandasnya.
Diberitakan sebelumya, Ketua DPD LSM LIRA Sigit Sungkono mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mengantungi beberapa persoalan di Kota Tangsel. Salah satunya, ujar Sigit, dugaan adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga Hibah Pariwisata yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Baca Juga: Daftar Kabupaten Kota Yang Wajib Terapkan PPKM Darurat Jawa Bali
"BOS Daerah (BOSDA) ini selalu dicairkan. Kita tau sekolah diliburkan, tapi ada pencairan BOSDA untuk kegiatan seperti pengadaan alat-alat sekolah, untuk apa? Itu tu jadi bidikan kita di dana BOSDA. Belum lagi, dugaan informasi tentang adanya tumpang tindih tentang kegiatan yang didanai oleh BOSDA, namun didanai juga oleh BOS Nasional (BOSNAS)," ungkap Sigit.
"Kami kebut kedepan. Kami akan melakukan investigasi terhadap temuan ini. Termasuk dengan adanya isu-isu soal Dana Hibah Pariwisata yang mencapai Rp.100,9 miliar. Tentu ini akan menjadi pertimbangan kita, bagaimana informasi-informasi tersebut dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Bahkan, untuk yayasan yang dapat bantuan dari pemerintah akan kita selidiki. Sejauh mana dia menggunakan dana tersebut, dan untuk kepentingan apa," tambah Sigit.***
