Network
ZONA BANTEN - Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy mempertanyakan metode Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis tinggi angka kemiskinan di provinsi paling barat Pulau Jawa tersebut.
Menurut Andika Hazrumy, angka yang dirilis oleh BPS tersebut, disinyalir merupakan jumlah secara global, penduduk yang tinggal di Provinsi Banten. Salah satunya yang menjadi objek survei itu, imbuhnya, tidak hanya saja masyarakat yang memiliki KTP Banten
"Perlu juga diluruskan metode yang BPS Provinsi Banten lakukan, karena masyarakat yang tinggal di wilayah Banten tidak mendapatkan kerja dalam waktu tiga bulan terakhir, walaupun tidak memiliki KTP Banten itu dianggapnya adalah masyarakat Banten," kata Andika Hazrumy kepada wartawan, ditulis Jumat 26 Februari 2021.
Baca Juga: Dianjurkan Tetap Konsumsi Obat Bagi Pasien Hipertensi yang Terinfeksi COVID-19, Simak Alasannya
"Itu perlu diluruskan juga kepada BPS yah Provinsi Banten dalam kapasitas ini juga kita harus bisa memisahkan mana yang murni masyarakat Banten mana yang dari luar Banten yah seperti itu," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan. Dari hasil maka terlihat angka kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan pada tahun 2020.
Kepala BPS Provinsi Banten, Adhi Wiriana menerangkan, angka kemiskinan di perkotaan naik 0,82 persen atau naik 67 ribu menjadi 540 ribu jiwa. Dibandingkan dengan Maret 2020 yaitu 472 ribu jiwa.
Baca Juga: Merasa Malu, Hyunjin Stray Kids Minta Maaf pada Para Korban Soal Kasus Bullying dan Tulis Surat Ini
